Dalam setiap pengadaan alat kesehatan oleh instansi pemerintah, angka TKDN kini hampir selalu ditanyakan. Namun tidak semua pejabat pengadaan dan tim teknis tahu persis apa arti angka itu, bagaimana aturan prioritasnya, dan bagaimana memastikan klaim penyedia benar. Artikel ini menjelaskan arti TKDN dan BMP, aturan terbaru dalam Perpres 46 Tahun 2025, serta cara cek TKDN alat kesehatan dalam lima langkah praktis.
Apa Itu TKDN?
TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya. Menurut ulasan Hukumonline tentang aturan perhitungan TKDN, untuk barang, nilainya dihitung dari harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri, lalu dibagi harga barang jadi. Hasilnya dinyatakan dalam persen.
Jadi, TKDN 40% berarti sekitar 40% nilai produk berasal dari komponen dalam negeri, seperti bahan baku lokal, tenaga kerja Indonesia, mesin, dan proses produksi di dalam negeri.
Memahami definisi ini adalah dasar sebelum mempelajari cara cek TKDN alat kesehatan, karena angka yang tertera di sertifikat hanya bermakna bila kita tahu cara menghitungnya.
Apa Itu BMP?
BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan adalah nilai tambahan yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap ekonomi nasional, misalnya investasi, kemitraan dengan usaha kecil, dan program bagi masyarakat. Dalam pengadaan, nilai TKDN sering dijumlahkan dengan BMP untuk menentukan prioritas.
Aturan Prioritas dalam Perpres 46 Tahun 2025
Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com, Perpres 46 Tahun 2025 menggantikan Perpres 16 Tahun 2018 dan mengatur urutan prioritas belanja pemerintah, BUMN, dan BUMD sebagai berikut:
- Produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25% dan gabungan TKDN + BMP minimal 40%.
- Bila tidak tersedia atau volumenya tidak cukup, produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%.
- Bila masih tidak tersedia, produk dalam negeri dengan TKDN di bawah 25%.
- Bila tetap tidak tersedia, produk dalam negeri yang tercantum dalam sistem informasi industri nasional.
Artinya, alat kesehatan dengan TKDN 40% dari produsen lokal berada pada posisi yang kuat dalam proses pengadaan. Detail penerapan selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan arahan unit pengadaan masing-masing.
5 Cara Cek TKDN Alat Kesehatan
1. Minta nomor sertifikat TKDN dari penyedia
Penyedia yang serius akan mencantumkan nomor sertifikat di brosur atau halaman produk. Contohnya, vaccine carrier MSUMED Baliem mencantumkan nomor TKDN 7922/TKDN/IK/VIII/2024.
2. Cocokkan dengan data resmi Kemenperin
Periksa nomor sertifikat, nama perusahaan, dan nama produk melalui situs resmi TKDN Kementerian Perindustrian. Pastikan data yang tercantum sama dengan yang diklaim penyedia.
3. Pastikan produk yang ditawarkan sama dengan yang disertifikasi
Sertifikat berlaku untuk produk dan spesifikasi tertentu. Cocokkan nama, tipe, dan merek. Satu perusahaan bisa memiliki nilai TKDN berbeda untuk tiap produk.
4. Periksa masa berlaku
Sertifikat TKDN memiliki masa berlaku. Pastikan sertifikat masih aktif pada saat pengadaan.
5. Lihat tayangan di E-Katalog
Produk yang tayang di E-Katalog umumnya menampilkan nilai TKDN. Bandingkan dengan sertifikat dan dokumen penawaran.
Contoh Nilai TKDN Produk MSU
- MSUMED Baliem Vaccine Carrier: TKDN 40%.
- OxiAir Hydrogen Peroxide Sterilizer SMART: TKDN 40,73%.
- OxiSter Pro ACLTD Hydrogen Peroxide 7,5% 5 L: TKDN 62,88%.
Alasan praktis memilih produk dalam negeri dibahas lebih lengkap di artikel vaccine carrier buatan Indonesia, dan latar belakang sertifikasi TKDN ada di artikel Sertifikasi TKDN.
Checklist Dokumen Pengadaan Alat Kesehatan
Agar proses verifikasi rapi, siapkan checklist yang sama untuk setiap penawaran. Checklist ini juga membantu menerapkan cara cek TKDN alat kesehatan secara konsisten oleh semua anggota tim:
- Salinan sertifikat TKDN beserta nomor dan masa berlakunya.
- Bukti nilai BMP perusahaan bila dibutuhkan untuk menghitung TKDN + BMP.
- Izin edar alat kesehatan dari Kemenkes untuk produk yang ditawarkan.
- Spesifikasi teknis dan hasil uji mutu dari lembaga independen.
- Informasi garansi, layanan purna jual, dan kontak teknisi.
- Tautan tayangan produk di E-Katalog.
Peran Tim Teknis dan Pejabat Pengadaan
Pejabat pengadaan memastikan aspek administrasi dan kepatuhan aturan, sedangkan tim teknis dari unit pengguna, misalnya pengelola program imunisasi atau tim PPI rumah sakit, menilai kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan lapangan. Pembagian peran ini penting agar keputusan tidak hanya didasarkan pada angka TKDN, tetapi juga pada mutu dan kecocokan produk. Dengan memahami cara cek TKDN alat kesehatan, kedua pihak dapat berdiskusi dengan bahasa yang sama dan mempercepat proses pengadaan.
Kesalahan Umum dalam Membaca TKDN
- Menganggap TKDN perusahaan berlaku untuk semua produknya. Nilai TKDN melekat pada produk, bukan perusahaan.
- Tidak membedakan TKDN dan TKDN + BMP. Keduanya dipakai dalam aturan prioritas dengan ambang yang berbeda.
- Hanya percaya pada brosur. Selalu cocokkan dengan data resmi.
- Mengabaikan aspek mutu. TKDN tinggi tidak menggantikan izin edar dan hasil uji mutu. Keduanya tetap wajib diperiksa.
FAQ Cara Cek TKDN Alat Kesehatan
Apakah TKDN 40% termasuk tinggi?
Dalam konteks aturan prioritas, TKDN 40% sudah di atas ambang minimal 25%. Untuk prioritas pertama, gabungan TKDN dan BMP perlu mencapai minimal 40%.
Di mana mencari daftar produk alat kesehatan ber-TKDN?
Melalui situs resmi TKDN Kementerian Perindustrian dan tayangan produk di E-Katalog.
Apakah produk impor bisa memiliki TKDN?
TKDN mengukur kandungan dalam negeri. Produk yang sepenuhnya diimpor tidak memiliki komponen dalam negeri yang signifikan.
Butuh salinan sertifikat TKDN atau izin edar produk MSU untuk dokumen pengadaan? Hubungi tim kami melalui WhatsApp di halaman produk. Panduan ini bisa menjadi acuan setiap kali tim Anda perlu melakukan cara cek TKDN alat kesehatan sebelum pengadaan.
